Rp117 Triliun dalam 20 Tahun
Sumber: Database APBA Aceh v1.0 · DJPK, BKF, Kemenko Polkam, Qanun APBA · 2008–2027
Aceh menerima Dana Otonomi Khusus berdasarkan UU 11/2006 (UUPA). Selama 15 tahun pertama (2008–2022), alokasi setara 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Sejak 2023 skema turun ke 1%.
Total dua dekade: Rp117 triliun. Puncak alokasi pada 2019 (Rp8,4 T). Setelah skema berubah, alokasi tahunan turun hampir separuh — dan pada 2027, Dana Otsus berakhir.
Lebih dari Separuh APBA Bergantung pada Satu Sumber
Sumber: APBA 2022 (BPS & DJPK) · rasio puncak 59,86% pada 2016 (DPR BAKN)
Pada 2022, Dana Otsus menyumbang 55% dari seluruh pendapatan APBA. Pada puncaknya (2016), rasionya mencapai 59,86% (DPR BAKN). Artinya lebih dari separuh belanja Aceh ditopang oleh satu sumber yang akan berakhir.
PAD Aceh hanya ~Rp2,5–3,2 triliun per tahun. Efeknya sudah terlihat: saat Otsus dipangkas ke 1% pada 2023, total pendapatan APBA turun dari Rp13,7 T ke Rp10,2 T hanya dalam satu tahun. Tanpa Otsus, penyusutan bisa lebih dalam.
Ke Mana Uangnya Mengalir?
Sumber: LKPD / APBA Aceh (realisasi) · BPS · 2010–2025
Sebagian besar belanja Aceh terserap untuk operasional — pegawai dan barang/jasa. Belanja modal (infrastruktur) tidak pernah dominan, dan justru menyusut tajam: dari 43% pada 2010 menjadi 9% pada 2025.
Pertanyaan klasik: apakah Rp117 triliun membangun fondasi yang cukup bagi Aceh untuk bertahan tanpa Otsus?
Meski Rp117 triliun mengalir selama 20 tahun,
ketimpangan antarwilayah Aceh masih tajam.
Inilah alasan AIM ada — untuk mengukur apakah sumber daya fiskal ini benar-benar menjangkau setiap sudut Aceh.
Anatomi Pendapatan APBA 2008–2025
Seluruh sumber pendapatan Aceh dalam satu dashboard.
Sumber: Database APBA Aceh v1.0 (realisasi, BPS & DJPK) · 2008–2025 · rincian DAU/DAK/DBH tak terpisah di sebagian tahun → masuk "Lainnya"
Total pendapatan APBA naik dari Rp6,9 T (2008) ke puncak Rp15,8 T (2019), lalu turun ke Rp10,2 T (2025) seiring pemangkasan Otsus.
Komposisinya bergeser. Dominasi Dana Otsus (55–70% pada era 2% DAU) menurun ke sekitar 40% sejak 2023. Sebaliknya, PAD tumbuh dari Rp0,2 T (2008) menjadi Rp2,5 T (2025).
Namun PAD masih hanya menutup seperempat pendapatan. Berakhirnya Otsus pada 2027 akan menguji apakah kenaikan PAD cukup untuk menambal selisih yang ditinggalkan.
| Komponen (Rp T) | 2008 | 2015 | 2020 | 2025 | Tren |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 6.9 | 11.7 | 14.4 | 10.2 | ↗ lalu ↘ |
| PAD | 0.2 | 2.0 | 2.6 | 2.5 | ↗ tumbuh |
| Dana Otsus | 3.6 | 7.1 | 7.6 | 4.5 | ↘ dipangkas |
Anatomi Belanja APBA 2008–2025
Ke mana uang Aceh mengalir selama 18 tahun.
Sumber: Database APBA Aceh v1.0 (realisasi) · BPS · 2008–2025 · Belanja Pegawai tak terpisah di sebagian tahun awal
Belanja Aceh makin didominasi operasional — pegawai dan barang/jasa. Belanja modal (infrastruktur) menyusut dari 46% (2008) menjadi 9% (2025).
Sejak 2016, transfer ke kabupaten/kota (bantuan keuangan + bagi hasil) menyerap porsi belanja yang besar. Tapi seberapa merata transfer itu sampai ke tiap wilayah? Itu justru pertanyaan yang diukur AIM.
Membangun vs Mengoperasikan
Sumber: Database APBA Aceh v1.0 · rasio belanja modal vs non-modal terhadap total belanja · 2008–2025
Rasio belanja modal jatuh dari 46% (2008) ke 9% (2025). Sejak awal dekade 2010-an, belanja operasional konsisten melampaui belanja modal — pergeseran struktural dari membangun ke mengoperasikan.
Surplus atau Defisit?
Selisih pendapatan dan belanja APBA per tahun.
Sumber: Database APBA Aceh v1.0 (realisasi) · surplus/defisit sebelum pembiayaan · 2008–2025
Dalam 18 tahun, APBA tercatat "defisit" (belanja melampaui pendapatan) di 8 tahun. Namun ini bukan krisis: selisihnya selalu ditutup SiLPA — sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, yang nilainya Rp1–4 triliun.
Defisit terdalam pada 2022 (Rp2,1 T) saat belanja melonjak. Pasca-Otsus, ketika bantalan SiLPA menipis, keseimbangan yang selama ini tertutup otomatis bisa menjadi lebih rapuh.